Lebaran dan Seragam Merah Putih

Lebaran. Orang-orang akan sibuk. Pasar juga ramai. Ada yang pulang kampung. Ada yang membuat kue. Dan jangan lupa: baju baru!

Baju baru pada lebaran mengingatkan saya pada banyak hal di masa lalu. Ketika saya belum akil-baligh di tahun 80-an akhir hingga 90-an. Tentu saja saya senang dibelikan baju baru. Karena hanya dengan begitu saya dibelikan baju baru. Lain waktu itu seingat saya jarang sekali, atau malah belum pernah.

Nyaleg

Kita sedang menunggu kiprah mereka, yang memasang gambar wajahnya di ruang-ruang publik. Ya, menjelang Pemilu tahun ini banyak wajah terpampang di banyak tempat. Di sepanjang jalan, yang sepi maupun yang ramai, di perempatan, pasar, dan tempat umum lainnya. Apakah ini demokrasi? Kita tak bisa langsung menjawab. Ini pertanyaan serius. Demokrasi, tentu saja, tidak ditentukan oleh gambar. Demokrasi adalah kecerdasan untuk menilai. Demokrasi adalah kecerdasan untuk berpihak, kepada kebenaran. Demokrasi adalah kearifan untuk membawa mereka yang masih berada di bawah selimut kegelapan ke ruang yang lebih cerah.

Memang, tampak banyak yang tak beres dalam demokrasi kita. Dalam banyak hal, dan oleh banyak orang, demokrasi dimaknai sebagai ritual tiap beberapa tahun sekali untuk memilih.

Konsumerisme dan Sosiologi Konsumsi

Jika ungkapan Descartes “Aku berpikir, maka aku ada!” menjadi kebanggan dan wujud peneguhan eksistensi manusia berdasarkan rasionalitas. Saat ini, yang dominan adalah, “Aku berbelanja, maka aku ada!” Sebuah peneguhan eksistensial manusia yang kadang tanpa dasar nalar. Kapitalisme pasar membentuk manusia menjadi makhluk ekonomi sebagai satu-satunya dimensi kehidupannya. Tentu saja, kemudian, hubungan sosial antar sesama manusia sarat dengan simbol dan logika ekonomi.

Ketika produksi kapitalisme mencapai puncak kelimpahan barang, sehingga kebutuhan tercukupi, perusahaan berusaha bukan hanya mencipta barang, namun sekaligus menciptakan kebutuhan.

Penjinakan

"Memakai kaos oblong, sandal jepit tidak boleh masuk kampus"

Kalimat itu terpampang di samping gerbang masuk kampus UIN Sunan Kalijaga sebelah barat. Kalimat itu didasarkan pada kode etik mahasiswa, Bab IV pasal 7 ayat 3. “Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat pada saat kuliah, ujian, ketika berurusan dengan dosen, karyawan dan lain-lain di kampus.” Begitu bunyi kode etik itu. Kemudian disambung oleh ayat 5, “Memakai sepatu atau sepatu sandal di dalam kampus”.

Merayakan Masa Silam

Minggu-minggu ini kendaraan akan sesak oleh penumpang. Jalan-jalan, juga terminal, stasiun, dan bandara penuh. Orang-orang sedang mudik. Pulang ke masa lalu, Pada kenangan. Tempat mereka lahir dan dibesarkan. Atau pulang kepada hubungan-hubungan yang (telah) mereka bangun. Jika ada yang retak dalam hubungan itu, tentulah ini waktu yang tepat untuk menambalnya.

Masa lalu memang tak gampang dilepaskan.

Bagi sebagian orang, barangkali, mudik adalah kembalinya mereka ke tradisi. Ada semacam semangat beromantisme dengan masa lalu.

Media Massa: Hegemoni dan Demokratisasi

Tak ada sesuatu pun di dunia ini yang murni, yang bebas kepentingan. Begitu pula media massa. Ia tak lepas dari kepentingan manusia. Media massa, dengan teks, gambar, serta berbagai simbol lain kemudian menjadi teror yang menyusup di balik kesadaran manusia. Ia bisa menjadi sebentuk teror yang baik, mencerahkan, serta mencerdaskan. Sebaliknya, media massa juga bisa menjadi mimpi buruk. Menjadi teror kesadaran, lalu menggiring kesadaran kita pada apa yang dikehendaki media.

Media massa menjalankan peran dan fungsinya seperti halnya institusi agama, pendidikan, kebudayaan, dan seni secara yang ideologis dan hegemonis menggiring kepatuhan masyarakat pada kekuasaan. Melihat hal tersebut Gramsci menilai bahwa media massa merupakan perangkat hegemoni penguasa.

Memperkarakan Tubuh

Tak pernah terbayangkan dalam masa kanak saya bahwa kulit, warna mata, garis keturunan, bahkan kelamin sebagai suatu warisan, kelak adalah persoalan. Salah satu persoalan dari sekian persoalan. Lalu garis keturunan, ras, dan etnik juga menjadi sebentuk kutuk terhadap kehidupan manusia sendiri. Padahal keberadaan kita di atas bumi bermula dari keterlemparan dari alam lain yang tak pernah kita indera-i sebelumnya. Kita tak pernah bisa merencanakan akan lahir dari rahim siapa. Dan kehidupan selanjutnya tetap merupa teka-teki yang mesti diselesaikan.

Masing-masing orang tentu punya kekhasan dengan bentuk tubuhnya. Warna kulitnya, bentuk hidungnya, matanya, warna dan bentuk rambutnya, dan lain-lain. Dan sebagainya. Tentunya, tuhan yang menciptakan kita tahu betul tentang detil. Cara membedakan satu dengan yang lain. Apa jadinya kalau tuhan menciptakan manusia diciptakan seragam?

Politik Media Massa Versus Politik Partai

Dalam konteks demokrasi, sejatinya partai politik dan media massa mempunyai peran yang saling melengkapi. Media massa bertindak sebagai kontrol atas realitas sosial politik yang disampaikan kepada masyarakat luas dalam bentuk informasi. Sedangkan partai politik menjadi institusi yang menyerap persoalan masyarakat akar rumput (grass root) untuk diselesaikan di tingkat pemerintah. Tujuan keduanya sinergis, yakni bagaimana demokrasi dijalankan dan bagaimana kesejahteraan rakyat menjadi prioritas.

Tetapi, agaknya ideal demokrasi di atas masih jauh dari kenyataan. Media massa baik cetak maupun eletronik, lebih-lebih televisi, bukan sekadar memberi informasi namun, sekaligus membentuk kesadaran dan mengkonstruksi realitas sosial. Media massa dapat menciptakan image tertentu terhadap siapa atau apa saja, seraya memobilisir kesadaran menurut yang dikehendakinya. Proses hegemoni kesadaran media massa ini tidak bisa lepas dari berbagai kepentingan.

Kepentingan-kepentingan tersebut kemudian mengalahkan ideal media massa sebagai pembentuk kesadaran kritis masyarakat. Karena media massa justru menciptakan popularitas elit penguasa tertentu. Sehingga, informasi kepada masyarakat tak lebih dari politik citra penguasa. Ketika itulah, media massa berhadapan dengan partai politik yang juga ingin mengangkat popularitas calon pemimpinnya ke pentas kekuasaan. Terjadilah perebutan wilayah hegemoni antara media massa dengan partai politik, dan partai politik adalah institusi yang kalah, karena lebih sedikit berinteraksi dengan masyarakat dibanding media massa.

Hegemoni yang dilakukan oleh media massa dan partai politik, nyatanya tidak pernah mengantarkan menuju masyarakat yang sadar politik. Bangsa Indonesia yang belum selesai belajar demokrasi itu, masih berkutat di seputar popularitas dan selebritas para elit. Lumbung kesadaran kritis masyarakat kosong karena jarang diisi, atau tidak ada yang mengisi sama sekali. Akhirnya bangsa Indonesia mengalami kekosongan masyarakat (populi vacante), di mana para elit menggiring kesadaran mereka pada politik aliran dan hubuangan kekuasaan yang tidak jelas.

Sebenarnya ada celah yang dapat dimasuki partai politik daripada ngotot bersaing dengan media massa untuk menciptakan popularitas, yakni kerja penyadaran di tingkat masyarakat bawah (grass root). Partai politik dapat mendidik masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya. Selain itu, tugas partai politik adalah menciptakan formasi sosial dengan basis organisasi yang jelas dan bervisi kerakyatan. Setelah terbentuk formasi sosial ini, nantinya akan mengarah pada terbentuknya formasi politik. Formasi politik yang berdasarkan visi kerakyatan akan tidak menempatkan masyarakat sebagai penonton, tetapi sebagai subyek atas kondisi mereka.

Ada baiknya partai politik bukan hanya kampanye janji dalam perhelatan akbar menjelang PEMILU, atau menjadi mesin politik yang cuma berbicara dari dan untuk kekuasaan. Demokrasi adalah kritisisme masyarakat, dan fungsi partai politik melakukan penyadaran kritis itu. Peran media massa dan partai politik perlu dikembalikan pada kodrat asalinya dalam konteks demokrasi. Jika kedua institusi tersebut berjalan pada fungsi kodratinya, keduanya bisa bersinergi demi menegakkan demokratisasi. Sehingga, tak tampak kesan media massa dan partai politik bersaing memperebutkan “wilayah kekuasaan”.

Lebaran, Kue, dan, Rekayasa Pasar

“Apa hubungannnya memaafkan dengan kue-kue dan baju baru?” begitu kira-kira Pramoedya menulis dengan nada cerewet dalam “Nyanyi Sunyi Seorang Bisu II”. Pernyataan tersebut memang sengit, kritis sekaligus menggelitik, terlepas dari kenyataan Pram tak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan saat lebaran tiba. Namun ada hal yang menarik yang merangsang tumbuhnya pertanyaan, apakah Tuhan menuntut kita “berpesta” sebagai ekspresi kemenangan atas bulan Ramadhan?

Nyatanya, toh lebaran bagi sebagian besar masyarakat terasa lebih meriah dengan riuh konsumsi. Harga kebutuhan pokok melambung seiring naiknya permintaan. Ramadhan yang disusul Idul Fitri bukan sekedar serangkaian ibadah yang di dalamnya penuh dengan nilai-nilai religius. Namun, juga ajang untuk memamerkan dan melakukan promosi produk konsumsi. Ramadhan dan Idul Fitri bukan hanya disambut oleh masjid dengan berbagai ibadah di dalamnya, namun pasar juga sibuk mempersiapkan diri. Berbagai diskon dan potongan harga digelar demi menarik minat konsumen. Mulai dari busana muslim sebagai simbol religiusitas, sampai sembako untuk kebutuhan sehari-hari.

Timbullah kesan, tak lengkap rasanya kalau lebaran tidak memakai baju muslim baru. Atau kurang afdhol rasanya kalau menu makanan yang disajikan saat lebaran sama dengan hari-hari bukan lebaran. Seolah Idul Fitri benar-benar pesta kemenangan setelah sebulan penuh menahan lapar dan dahaga. Ataukah lebih sebagai ajang balas dendam karena di bulan sebelumnya hampir segala sesuatu dilarang?

Meskipun dengan kondisi yang sedikit dipaksakan, masyarakat dari segala lapisan tak mau ketinggalan. Termasuk mereka dari kelompok masyarakat miskin. Mereka rela hutang kesana-kemari untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Dengan mengikuti apa yang terjadi di masyarakat umum, orang akan merasa mereka adalah bagian dari masyarakat tersebut.

Kemudian keinginan untuk sama dengan orang lain sebagai simbol identitas, seperti kue lebaran, baju muslim baru, atau parcel ini direspon oleh pasar dan produsen. Direkayasa melalui iklan dan brand image suatu produk. Rekayasa tersebut selanjutnya secara tak sadar masuk di alam kognisi masyarakat. Bentuk kesadaran ini kemudian menjadi tradisi, dan berlaku di hampir seluruh pelosok masyarakat. Coba kita telisik, hampir semua orang akan mengiyakan bahwa lebaran dekat dengan kue, parcel, baju baru dan simbol fisik lain.

Tradisi baju baru dan kue yang berkelindan dengan tradisi silaturahmi dalam lebaran, yang merupakan usaha menjalin (kembali) relasi sosial justru bias menjadi ajang “unjuk gigi”. “Ini lho saya dengan baju dari mall anu.” Ajang pameran simbol status sosial. Pasar yang masuk dalam wilayah religius dan tradisi tersebut justru menciptakan diferensiasi sosial dan mereduksi nilai religiusitas itu sendiri. Jadilah Idul Fitri bukan hanya perayaan ibadah, namun juga perayaan pasar dan konsumsi.

Pasar Tradisional, Relasi Sosial, dan Keadilan Ekonomi

Di tengah kepungan mall, supermarket, dan pasar modern lainnya, ternyata pasar tradisional masih berusaha bernafas. Dengan kekhasan tersendiri, yakni relasi antara penjual dan pembeli. Pasar tradisional menempati ruang tersendiri di hati para konsumennya dengan keramah-tamahan yang khas. Yang otentik, tanpa dibuat-buat.

Dalam pasar tradisional pertemuan penjual-pembeli bukan hanya tindakan memenuhi kebutuhan dalam term ekonomis. Lebih dari itu, aktivitas pasar ini, selain memenuhi kebutuhan adalah tindakan sosial. Yaitu berlangsungnya interaksi antara penjual dan pembeli. Di pasar pula akan terlihat, bahwa manusia adalah homo socius, makhluk yang tak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Di sini terlihat pasar bukan hanya institusi pengeruk keuntungan, tapi juga bermakna sosial.

Hubungan personal antara penjual dan pembeli di pasar tradisional yang karib, memberi kemudahan tersendiri. Pembeli tak perlu lagi takut harga yang dipatok terlalu mahal, atau ditipu soal kualitas barang. Dalam pasar tradisional inilah, kejujuran diutamakan. Dengan kearifannya sendiri, mereka berkeyakinan, “biar untung sedikit, penting ajeg”. Ke-ajeg-an atau sustainable (keberlanjutan) membuat mereka bertahan di tengah gerusan pasar modern kapitalistik.

Berbagai barang di pasar tradisional pun bukan hanya monopoli satu orang. Penjual satu masih bisa berbagi dengan penjual lain, meski dengan jenis dagangan sama. Hal inilah yang tidak kita temukan di supermarket atau mall, di mana semua barang, walaupun berbeda jenis, adalah milik satu orang. Di pasar tradisional kita menemukan prinsip keadilan ekonomi.

Meskipun pasar tradisional memiliki banyak keunggulan, kadang pemerintah lalai tugasnya. Ambil contoh paling kecil, misal kebersihan dan ketertiban, masih jarang diperhatikan pemerintah. Pasar tradisional selalu ditempelkan dengan kesan kumuh, kotor, semrawut, tidak aman, dan sebagainya. Kondisi tersebut tak jarang membuat masyarakat malas berbelanja di pasar tradisional. Selain itu, regulasi pasar yang lebih membela kepentingan pemodal dari pada pasar tradisional, secara tidak langsung adalah “penggusuran” terhadap pasar tradisional.

Pasar tradisional masih butuh banyak pembenahan dalam rangka pemerataan ekonomi. Pembelaan terhadap masyarakat bawah yang modalnya tidak terlalu besar dan pasar tradisional yang mulai dikepung mall dan supermarket. Serta mempertahankan kearifan masyarakat: karibnya relasi sosial antar anggota masyarakat.